Q :
Apakah PTSP Pusat itu?
A :

PTSP Pusat di BKPM diresmikan pada tanggal 26 Januari 2015 untuk menyediakan layanan yang lebih sederhana, cepat, transparan dan terintegrasi untuk investor di Indonesia.

Investor tidak perlu lagi berputar di Jakarta untuk berkonsultasi dan mendapatkan izin-izin. Pada PTSP Pusat, 22 kementerian dan lembaga pemerintah telah terintegrasi. Perizinan investasi untuk hampir semua sektor telah didelegasikan dan dilayani di BKPM, seperti industri manufaktur, listrik, minyak dan gas, serta pariwisata.

Izin investasi yang dapat diproses dalam satu sistem dan bekerja bersama di bawah satu atap akan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait di tingkat nasional. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi waktu pemrosesan, sinkronisasi prosedur, menghindari otoritas tumpang tindih dan menghilangkan hambatan birokrasi.

Q :
Apakah sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang tidak melaporkan LKPM?
A :

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM dapat memberikan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak pernah menyampaikan LKPM selama jangka waktu penyelesaian proyek yang diberikan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek.

Sanksi administratif dapat dilakukan dengan cara:

  1. Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;
  2. Pembatasan kegiatan usaha;
  3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
  4. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
Q :
Bagaimana cara mengisi kolom penggunaan tenaga kerja pada LKPM untuk tahap pembangunan?
A :

Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (erector), musiman dan borongan pada periode laporan sedangkan Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

Q :
Komponen apa saja yang termasuk dalam modal tetap dan modal kerja?
A :

Modal Tetap terdiri dari nilai pembelian dan pematangan tanah, bangunan atau gedung, mesin/peralatan dan suku cadang dan lain-lain. Adapun rincian kolom tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Pembelian tanah sebagai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
  2. Bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
  3. Mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
  4. Lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan. Adapun Modal Kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead.
Q :
Bagaimana cara mengisi nilai realisasi investasi pada LKPM untuk tahap pembangunan?
A :

Nilai realisasi investasi untuk perusahaan PMDN adalah dalam bentuk mata uang Rupiah (Rp) sedangkan perusahaan PMA adalah dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) atau Rupiah (Rp). Kolom tambahan realisasi investasi diisi dengan nilai tambahan selama periode laporan, sedangkan Kolom Total diisi dengan nilai realisasi investasi sampai dengan periode pelaporan (Akumulasi Nilai) dengan periode triwulan sebelumnya. Apabila pada saat periode pelaporan tidak ada penambahan nilai realisasi investasi, maka pada kolom Tambahan diisi angka 0 (nol) sehingga nilai kolom Total Triwulan saat ini sama dengan nilai kolom Total Triwulan sebelumnya.

Untuk perusahaan yang baru mengirimkan LKPM yang pertama, nilai Kolom Tambahan realisasi investasi sama dengan nilai kolom Total realisasi investasi.

Q :
Apakah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) wajib bagi setiap perusahaan?
A :

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, setelah mendapatkan izin penanaman modal dari BKPM, perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk perusahaan dalam tahap pembangunan, perusahaan harus menyampaikan LKPM Tahap Pembangunan yang disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah beroperasi/berproduksi wajib menyampaikan LKPM dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. LKPM dapat disampaikan secara langsung kepada BKPM melalui email: lkpm@bkpm.go.id.

Q :
Apa yang dimaksud dengan Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J)?
A :

Sebagai salah satu upaya untuk menarik investasi, Pemerintah Indonesia melalui BKPM secara resmi meluncurkan “Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J)” pada tanggal 11 Januari 2016. Layanan ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid Kedua yang bertujuan untuk memangkas waktu pengurusan perizinan yang sebelumnya berhari-hari menjadi hanya 3 jam. Total perizinan yang dapat diperoleh melalui layanan ini adalah sebanyak “8+1” produk.

Q :
Apa saja yang dapat diperoleh melalui Layanan 3 Jam ini?
A :

Investor yang memanfaatkan Layanan Izin Investasi 3 Jam, dapat memperoleh “8+1” produk, antara lain:

  1. Izin Investasi (IP);
  2. Akta Pendirian perusahaan dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
  6. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  7. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P);
  8. Nomor Induk Kepabeanan (NIK);
  9. Informasi ketersediaan lahan (jika diperlukan).
Q :
Apa persyaratan untuk Layanan Layanan Izin Investasi 3 Jam?
A :

Kriteria untuk mendapatkan layanan investasi cepat ini adalah:

  1. Nilai rencana investasi sedikitnya Rp 100 miliar, dan/atau menyerap sedikitnya 1.000 tenaga kerja lokal.
  2. Investor datang sendiri ke PTSP Pusat BKPM, jika calon pemegang saham mewakili pemegang saham lainnya, ia harus membawa surat kuasa.
Q :
Apakah yang dimaksud dengan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)?
A :

KLIK resmi diluncurkan pada 22 Februari 2016, adalah izin yang akan diberikan kepada investor yang memiliki rencana investasi di kawasan industri berikat tertentu. Dengan lisensi ini, investor diperbolehkan untuk langsung melakukan Tahap Konstruksi setelah mendapat Izin Prinsip (IP).

Setelah lisensi KLIK diperoleh, investor diperbolehkan untuk mendapatkan izin lainnya secara paralel sementara tahap Konstruksi berlangsung, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL), dll.

(Catatan: perizinan ini harus diselesaikan sebelum masuk tahap komersial)

Q :
Apa kriteria untuk fasilitas Kemudahan Investasi Konstruksi Langsung (KLIK)?
A :

Fasilitas ini dapat dinikmati oleh setiap investor karena tidak ada batas minimum yang diperlukan untuk nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, selama rencana investasinya terletak di kawasan industri/kawasan berikat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini, ada 14 kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan fasilitas ini:

  • Provinsi Jawa Tengah:
  1. Kawasan Industri Kendal
  2. Kawasan Industri Bukit Semarang Baru
  3. Kawasan Industri Wijayakusuma
  • Provinsi Jawa Timur:
  1. Kawasan Industri Jawa Terintegrasi dengan Pelabuhan (JIIPE)
  • Provinsi Sulawesi Selatan:
  1. Kawasan Industri Bantaeng
  • Provinsi Banten:
  1. Kawasan Industri Modern Cikande
  2. Kawasan Industri Krakatau
  3. Kawasan Industri Cilegon
  • Provinsi Jawa Barat:
  1. Kawasan dan Pabrik Industri Bekasi Fajar
  2. Kawasan Industri Delta Silicon 8
  3. Kawasan Industri Karawang City
  4. Kawasan Industri Suryacipta City
  5. Kawasan Industri Medan
  6. Kawasan Industri GT Tech Park
Q :
Sektor apa saja yang menjadi prioritas investasi di Indonesia?
A :

Pada tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah meletakkan fokus baru pada beberapa sektor usaha seperti yang tercantum dalam Perencanaan Investasi Strategis periode 2015-2019. Sektor-sektor prioritas dipilih berdasarkan faktor keuntungan ekonomi, pertumbuhan dan aspek produktivitas. Sektor- sektor prioritas tersebut antara lain adalah Infrastruktur, Pertanian, Industri (industri padat karya, industri substitusi impor, industri berorientasi ekspor, industri hilir dari sumber daya alam), Maritim, Pariwisata, KEK dan Kawasan Industri.

Namun demikian, semua industri atau bidang usaha di Indonesia terbuka untuk investasi asing kecuali yang disebutkan dalam “Daftar Negatif Investasi (DNI)”. Peraturan ini tertuang dalam UU Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Presiden.

Q :
Mengapa sektor investasi tertentu diprioritaskan?
A :

Investasi bersama-sama dengan industri manufaktur dan ekspor diharapkan menjadi pilar-pilar ekonomi Indonesia. Ada 3 (tiga) aspek di mana investasi akan paling berkontribusi untuk perekonomian.

Pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kami mencari investasi berkualitas, yang tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi. Investasi yang menambah nilai sumber daya alam, memberikan kontribusi untuk ekspor dan menggantikan impor.

Kedua, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Investasi di sektor manufaktur diprioritaskan, terutama industri padat karya, industri berorientasi ekspor dan substitusi impor, serta industri hilir sumber daya alam.

Ketiga, mempromosikan distribusi pemerataan pembangunan. Kami mendorong lebih banyak realisasi investasi luar Pulau Jawa, pulau dengan populasi terbanyak di Indonesia. Kami menawarkan insentif lebih khususnya untuk berinvestasi di bagian timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Q :
Saya ingin berinvestasi di Indonesia. Apa hal-hal dasar yang perlu saya ketahui?
A :

Pertama, Anda harus memeriksa apakah bisnis Anda terbuka untuk Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sesuai dengan Daftar Negatif Investasi (DNI), Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Investasi dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Investasi. Jika sektor bisnis tidak tercantum dalam DNI, maka bisnis tersebut terbuka dan dapat dimiliki sampai 100% kepemilikan saham asing.

Badan hukum perusahaan PMA harus menjadi Perseroan Terbatas (PT). PT harus dimiliki oleh minimal 2 (dua) pihak, masing-masing pihak adalah baik individu maupun perusahaan.

Menurut hukum Indonesia, setiap perusahaan dengan persentase kepemilikan saham asing dianggap sebagai Perusahaan PMA atau -PT-Perusahaan Modal Asing, singkatnya ‘PT PMA ‘.

Selain itu, penting bagi investor baru untuk mempelajari lebih lanjut tentang lokasi investasi mereka seperti aktivitas pasar, lokasi kantor, pengadaan tenaga kerja, dan peraturan yang berkaitan dengan sektor bisnis mereka.

Q :
Kebijakan apa yang dikeluarkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA)?
A :

PMA diwajibkan untuk memiliki investasi minimum diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), atau setara dengan kurs saat ini. Hal ini berlaku untuk semua sektor bisnis, dengan jumlah investasi minimum tidak termasuk nilai tanah dan bangunan yang dimiliki oleh perusahaan.

Selain itu, minimum modal disetor dari perusahaan PMA adalah Rp 2.500.000.000,- (dua setengah miliar Rupiah). Untuk setiap pemegang saham, setidaknya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau ekuivalen dengan nilainya dalam Dolar Amerika.

Q :
Apakah saya dapat mendirikan perusahaan di lokasi manapun di Indonesia?
A :

Ya, Anda bisa mendirikan perusahaan di bagian manapun di wilayah Indonesia. Namun, ada pembatasan untuk beberapa sektor usaha di daerah-daerah tertentu. Pemerintah telah mengamanatkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, bahwa perusahaan-perusahaan manufaktur yang berlokasi di kawasan industri dan kebutuhan dasar penyewa harus dipenuhi, misalnya air dan listrik.

Saat ini, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) telah memiliki 69 anggota perusahaan yang tersebar di 13 provinsi, meliputi total luas mencapai lebih kurang 45.600 hektar. Ada lebih dari 9.000 perusahaan manufaktur yang beroperasi dan mempekerjakan sekitar 4 (empat) juta orang di kawasan industri. Angka-angka ini tidak termasuk kawasan industri anggota non HKI.

Daya tarik utama dari kawasan industri adalah bahwa pembangunan dilakukan dengan perhitungan yang komprehensif dan direncanakan untuk menjamin lokasi yang strategis, terjangkau dan memiliki akses yang baik, rasio bangunan, infrastruktur dan jasa pendukung, sertifikat tanah yang dijamin, dan pemeliharaan berkelanjutan serta manajemen operasi.

15 kawasan industri baru akan dikembangkan sampai 2019. Ada 13 kawasan industri di luar Pulau Jawa akan dialokasikan untuk industri pengolahan sumber daya alam. Sementara 2 (dua) lainnya di Pulau Jawa akan dialokasikan untuk padat karya, teknologi tinggi dan industri barang konsumsi.

Q :
Bagaimana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia?
A :

Saat ini telah terdapat 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK di Indonesia. Hingga 2019, 11 KEK baru akan dikembangkan di seluruh nusantara. Masing-masing KEK dikembangkan untuk sektor-sektor tertentu. KEK yang telah ada antara lain adalah:

  1. Sei Mangkei in di Provinsi Sumatera Utara, untuk industri minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan karet, industri pupuk, logistik, dan pariwisata.
  2. Tanjung Api-api di Provinsi Sumatera Selatan,untuk industri CPO, karet dan petrokimia.
  3. Tanjung Lesung di Provinsi Banten, untuk pariwisata.
  4. Maloy Batuta di Provinsi Kalimantan Timur, untuk industri CPO, batubara dan barang tambang.
  5. Bitung di Provinsi Sulawesi Utara, untuk industri perikanan, agro industri dan logistik.
  6. Palu di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk industri peleburan, agro industri dan logistik.
  7. Mandalika di Nusa Tenggara Barat, untuk pariwisata.
  8. Morotai di Provinsi Maluku, untuk industri pariwisata, manufaktur dan logistik.

Pemerintah menawarkan layanan fiskal dan non-fiskal tambahan untuk industri di KEK. Di samping itu, terdapat penawaran potongan pajak mencapai 20-100% untuk periode sampai dengan 25 tahun dengan kriteria tertentu. Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai untuk impor bahan baku. Selain itu, investor asing di KEK berhak untuk memiliki properti dan menerima izin tinggal perumahan.

Q :
Bagaimana cara mendirikan perusahaan di Indonesia?
A :

Pertama, Anda harus mendapatkan Izin Prinsip (IP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) BKPM. Setelah itu, Anda dapat mendirikan badan hukum perusahaan Anda di Indonesia dengan melibatkan notaris untuk menerbitkan Akta Pendirian. Akta Pendirian perusahaan PMA (PT PMA) dapat dikeluarkan oleh notaris di Indonesia dan disiapkan dalam Bahasa Indonesia.

Akta Pendirian Perusahaan berisikan informasi berikut:

  1. Nama dan alamat perusahaan
  2. Bidang usaha perusahaan
  3. Anggaran dasar
  4. Susunan Direksi (BoD) dan Dewan Komisaris (BoC) perusahaan
  5. Identitas pemegang saham perusahaan dan kepemilikan saham

Setelah pembentukan badan hukum, notaris akan mendaftarkan PT PMA ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Setelah terdaftar, pembentukan PT PMA akan diterbitkan dalam Berita Negara.

Ratifikasi badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia akan menjadi dasar pendirian PT PMA. Dari titik ini, PT PMA akan dapat memulai pengaturan infrastruktur perusahaan dan izin operasional terkait.

Q :
Perizinan apa saja yang diperlukan untuk memulai bisnis?
A :

Hal ini tergantung pada sektor usaha. Umumnya, perusahaan dengan bidang usaha perdagangan atau jasa dapat beroperasi segera setelah menerima Izin Usaha atau IU. Namun, sektor usaha lainnya, seperti manufaktur, perkebunan, informasi dan teknologi, pendidikan, medis dan kesehatan, serta perhotelan, harus mendapatkan izin khusus yang berkaitan dengan sektor bisnis mereka dari instansi pemerintah terkait atau kementerian.

Q :
Selain mendirikan sebuah perusahaan (PT PMA), adakah metode lain untuk mengevaluasi pasar Indonesia?
A :

Ya, investor asing bisa mendirikan Kantor Perwakilan Asing untuk mempelajari pasar dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun. Kantor Perwakilan Asing adalah kantor yang didirikan oleh perusahaan luar negeri sebagai perwakilan di Indonesia dengan maksud untuk mengelola kepentingan perusahaan atau perusahaan afiliasi di Indonesia dan/atau di negara-negara lain dan/atau untuk mempersiapkan pembentukan dan pengembangan perusahaan investasi asing di Indonesia.

Kantor Perwakilan Asing biasanya memiliki fungsi terbatas dan umumnya dilarang secara langsung terlibat dalam kegiatan operasional, menandatangani kontrak, menerbitkan faktur resmi, menerima pembayaran dari klien, dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang menghasilkan keuntungan lainnya.

Persyaratan dan prosedur untuk membentuk kantor perwakilan di Indonesia diatur oleh Peraturan Kepala BKPM No. 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Investasi Non-Perizinan. Menurut peraturan ini ada 3 (tiga) jenis Kantor Perwakilan yang dapat dimasukkan di Indonesia, yaitu:

  1. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau KPPA;
  2. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau KP3A;
  3. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi atau BUJK.

Q :
Apakah saya harus mendaftar perizinan di Kantor Pusat BKPM Jakarta?
A :

Untuk saat ini, aplikasi untuk Izin Prinsip (IP) harus melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Beroperasi Elektronik atau SPIPISE. Perizinan lain seperti Angka Pengenal Importir atau API dan beberapa Izin Usaha (IU) masih melalui PTSP Pusat di BKPM Jakarta.

Q :
Berapa biaya yang dibutuhkan dalam mengurus Izin Prinsip Penanaman Modal (IP)?
A :

Pengurusan semua perizinan TIDAK DIKENAKAN BIAYA.

Q :
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus Izin Prinsip (IP)?
A :

Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas yang lengkap dan benar.

Q :
Apakah yang dimaksud dengan Izin Usaha? Dan berapa masa berlaku izin usaha tersebut?
A :

Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015:

  • Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
  • Izin Usaha diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian/Lembaga yang membina sektor atau bidang usaha.
  • Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
Q :
Kapan Perusahaan dapat mengajukan Izin Usaha ke BKPM?
A :

Permohonan Izin Usaha diajukan oleh perusahaan pada saat perusahaan siap berproduksi/operasi baik produksi barang maupun jasa (dimana mesin-mesin utama produksi perusahaan sudah terpasang 80% dan/atau kantor sudah siap menerima pelanggan) sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

Q :
Bagaimana cara membuka rekening bank?
A :

Peraturan Bank Indonesia mensyaratkan bahwa semua transaksi perbankan (seperti suntikan modal, administrasi pinjaman, pembayaran peralatan modal, bahan baku, dll) dari PT PMA yang baru didirikan, ditransaksikan melalui rekening bank investasi asing khusus di Indonesia. Secara umum, dokumen yang diperlukan untuk membuka rekening tersebut adalah sebagai berikut:

  1. IP dari BKPM, Akta Pendirian, Perusahaan Surat Keterangan Domisili (SKDP), NPWP;
  2. Kuasa kepada orang yang diberi kewenangan untuk membuka rekening bank;
  3. Kartu Identitas Penduduk (KTP) atau paspor dari orang yang berwenang untuk membuka rekening bank;
  4. Foto dari orang yang berwenang untuk membuka rekening bank;
  5. Deposit minimum Rp10 juta atau USD1.000.

Q :
Apakah ada fasilitas fiskal yang ditawarkan pemerintah untuk investor asing?
A :

Ya. Pemerintah Indonesia memberikan insentif investasi sebagai berikut:

  • Bea Masuk Impor
  • Fasilitas Pajak (Tax Allowance)
  • Insentif untuk ekspor manufaktur
  • Insentif untuk Kawasan Berikat
  • Insentif untuk Kawasan Perdagangan Bebas
Q :
Bagaimana dengan Tax Holiday bagi investor asing?
A :

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015 dan Peraturan Kepala BKPM No. 19 Tahun 2015, pemohon atau badan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Badan usaha ini didirikan sebagai entitas bisnis Indonesia setelah tanggal 15 Agustus 2011
  2. Memiliki rencana investasi baru yang memiliki Institusi tidak kurang dari Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
  3. Mengirimkan pernyataan kemampuan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia tidak kurang dari 10% dari rencana total investasi sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2, dan dana tersebut tidak akan ditarik sebelum dimulainya pelaksanaan realisasi investasi.
  4. Bergerak dalam bidang usaha yang termasuk dalam cakupan “Industri Pionir”, yaitu:
  • Industri logam hulu;
  • Industri pengilangan minyak bumi;
  • Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam;
  • Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri;
  • Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan dan perikanan;
  • Industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi;
  • Industri transportasi kelautan;
  • Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau
  • Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (PPP/KPBU).

Badan usaha yang memenuhi kriteria di atas dapat memperoleh insentif berikut:

  1. Pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.
  2. Pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.
Q :
Selain fasilitas fiskal, apakah ada fasilitas lain yang disediakan?
A :

Ya. Mulai tahun 2016 Pemerintah mempercepat proses perizinan untuk barang modal yang diimpor, yang bertujuan mempercepat proyek yang sedang dikerjakan. Barang modal tidak lagi memerlukan pengecekan rinci barang di pelabuhan. Hal ini akan mempercepat waktu pemrosesan dari 5 (lima) hari menjadi hanya 30 menit.

Sejak September 2015 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa paket kebijakan ekonomi, antara lain untuk memperbaiki iklim investasi. Ditetapkannya formula upah minimum merupakan upaya agar investor dapat memprediksi kenaikan tahunan upah, mengingat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kami mendukung bisnis untuk mengurangi biaya produksi, dengan mengefisiensikan harga BBM, gas, dan listrik untuk industri. Kami merevisi Pedoman Investasi Indonesia atau Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk dapat lebih terbuka dan lebih memudahkan bagi investor (asing); termasuk sektor industri, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Q :
Bagaimana kita tahu jika suatu bidang usaha dibuka atau ditutup untuk investasi?
A :

Secara fundamental, semua bidang usaha terbuka untuk investasi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kecuali beberapa bidang usaha yang tercantum pada daftar penyediaan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu di bidang investasi (Daftar Negatif investasi atau DNI).

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup untuk Investasi dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016. Peraturan baru ini dimaksudkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014.

Q :
Bagaimana cara untuk mendirikan sebuah Kantor Perwakilan baru di Indonesia?
A :

Persyaratan dan prosedur untuk membentuk kantor perwakilan di Indonesia diatur oleh Peraturan Kepala BKPM No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-Perizinan Investasi. Menurut peraturan ini, ada 3 (tiga) jenis kantor perwakilan yang dapat dimasukkan di Indonesia, yaitu:

  1. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);
  2. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A);
  3. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).